Ratusan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin menggelar demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026). Aksi unjuk rasa yang sempat diwarnai benturan dengan aparat kepolisian ini berujung pada diundangnya 15 perwakilan mahasiswa oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, ke dalam Istana Wapres. Dalam audiensi tersebut, mahasiswa memberikan ultimatum waktu 5×24 jam bagi pemerintah untuk merealisasikan enam tuntutan mereka.
Keenam tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi mencakup berbagai isu krusial lintas sektor. Tuntutan tersebut meliputi: evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, peninjauan kembali Undang-Undang (UU) Polri, penghentian praktik militerisme, penjagaan stabilitas nilai tukar rupiah, pemenuhan hak atas pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, serta peninjauan ulang kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, M Abdi Maludin, yang memimpin perwakilan mahasiswa dalam pertemuan dengan Wapres Gibran, menegaskan bahwa tenggat waktu 5×24 jam adalah hal yang mutlak. Ia memperingatkan bahwa aksi demonstrasi berskala lebih besar akan kembali turun ke jalan apabila pemerintah abai terhadap desakan tersebut.
“Kami dari BEM Universitas Bung Karno (UBK) memberikan waktu 5×24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid,” tegas Abdi kepada awak media usai pertemuan tertutup yang berlangsung selama lebih dari satu jam.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyerahkan memorandum yang terbagi dalam tiga klaster persoalan: fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, serta moneter dan energi. Salah satu poin penekanan mahasiswa adalah mendesak pemerintah agar merealokasi efisiensi anggaran negara untuk mensubsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya operasional pendidikan tinggi. Selain itu, mereka menolak keras kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang dinilai membebani ekonomi masyarakat.
Menurut Abdi, Wapres Gibran merespons positif dengan mencatat seluruh aspirasi. Gibran berjanji akan mengomunikasikan memorandum mahasiswa tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. “Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian. Beliau akan mengaudit dan mengonsolidasi, memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia akan sounding lagi,” ungkap Abdi.
Sempat Diwarnai Ketegangan dan Bakar Ban
Sebelum berhasil berdialog dengan Wapres, jalannya demonstrasi dilaporkan sempat memanas. Pergerakan mahasiswa tertahan dua kali oleh aparat kepolisian, yakni di kawasan Tugu Tani dan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Setibanya di Jalan Medan Merdeka Selatan, niat massa untuk melakukan long march menuju Patung Kuda diblokade oleh barikade barrier taktis polisi. Situasi yang memanas memicu aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat pengamanan. Sekitar pukul 16.10 WIB, ketegangan memuncak saat beberapa peserta aksi menendang barrier dan melakukan aksi bakar ban di tengah jalan. Eskalasi berhasil diredam setelah koordinator aksi dari atas mobil komando menenangkan massa agar tidak bertindak anarkistis. Tepat pukul 17.15 WIB, kabar pemanggilan perwakilan ke Istana Wapres akhirnya meredakan ketegangan sepenuhnya.
Respons Pihak Istana
Menanggapi hasil pertemuan tersebut, Staf Khusus Wapres RI, Nicolaus Teguh Budi Harjanto, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menerima memorandum mahasiswa dan akan mengkajinya. Namun, ia menekankan belum ada kesepakatan resmi yang terbentuk dari audiensi tersebut.
“Akan kita pelajari. Tidak ada (kesepakatan). Makanya ini perlu kita sampaikan,” jelas Nicolaus. Ia menambahkan, Wapres mendengarkan secara saksama kritik mahasiswa, khususnya masukan mengenai distribusi program MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai belum merata.
Sementara itu, dalam keterangan tertulis resminya, Wapres Gibran secara terbuka mengakui bahwa kinerja pemerintah saat ini masih memiliki banyak celah. Ia justru mengapresiasi keberanian dan sikap kritis mahasiswa dalam melakukan kontrol sosial.
“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” ujar Gibran.
Gibran memastikan bahwa pemerintah selalu membuka pintu dialog dan menerima masukan konstruktif demi penyempurnaan kebijakan nasional. “Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” pungkasnya.
Kini, publik dan elemen mahasiswa menanti langkah konkret pemerintah dalam rentang waktu lima hari ke depan guna menjawab ultimatum dari enam tuntutan yang telah diserahkan langsung ke meja Wakil Presiden.
Sumber: Kompas
