Pemerintah menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak akan dihentikan, meski belakangan menjadi salah satu tuntutan dalam aksi mahasiswa di sejumlah daerah. Pemerintah menyatakan program tersebut tetap berjalan sambil dilakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola.
Penegasan itu disampaikan Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom sebagai respons atas demonstrasi mahasiswa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” yang berlangsung pekan ini. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan program MBG karena dinilai membebani anggaran dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Kepala Bakom, Muhammad Qodari, mengatakan MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Karena itu, menurut dia, program tersebut tidak akan dihentikan hanya karena menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional, tetap akan menjalankan program MBG sambil terus mengevaluasi dan membenahi tata kelola tersebut,” kata Qodari dalam keterangan tertulis, Ahad, 14 Juni 2026.
Qodari menjelaskan, setiap program besar pemerintah hampir pasti menghadapi tantangan ketika diterjemahkan dari gagasan menjadi kegiatan operasional di lapangan. Menurutnya, munculnya masalah dalam pelaksanaan bukan hal yang mengejutkan, terutama untuk program dengan jangkauan luas dan sasaran penerima manfaat yang besar.
Ia menilai, persoalan yang ditemukan di lapangan seharusnya menjadi bahan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program. Pemerintah, kata dia, akan terus mengevaluasi kekurangan yang ada agar pelaksanaan MBG semakin tertata.
“Masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” ujar Qodari.
Salah satu langkah pembenahan yang kini dilakukan Badan Gizi Nasional adalah menata ulang pembangunan dapur MBG. Qodari menyebut, pembangunan dapur baru untuk sementara dihentikan sebagai bagian dari evaluasi tata kelola. Meski begitu, penghentian sementara tersebut tidak berlaku untuk layanan MBG yang sudah berjalan.
Menurut Qodari, layanan yang telah diterima masyarakat tetap harus dilanjutkan karena menyangkut kebutuhan langsung kelompok penerima manfaat. Ia menyebut ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah sebagai kelompok yang menjadi sasaran penting program ini.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah,” katanya.
Sebelumnya, mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi di sejumlah kota. Di Jakarta, aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” menjadi salah satu demonstrasi yang menyoroti program MBG. Mahasiswa menilai program tersebut perlu dihentikan sementara untuk dievaluasi karena berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran jika tidak dikelola secara transparan dan tepat sasaran.
Selain MBG, mahasiswa juga membawa sejumlah tuntutan lain. Mereka meminta pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menurunkan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok, serta menghentikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Isu lain yang turut disuarakan adalah desakan agar militer kembali ke fungsi pertahanan dan tidak masuk ke ranah sipil.
Tuntutan serupa juga terdengar dalam aksi mahasiswa di beberapa daerah, seperti Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Gelombang protes ini menunjukkan meningkatnya perhatian mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi, tata kelola anggaran, dan arah program prioritas pemerintah.
Pemerintah, di sisi lain, memilih melanjutkan MBG dengan sejumlah penyesuaian. Evaluasi terhadap dapur, tata kelola, dan pelaksanaan program disebut menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan.
Dengan sikap tersebut, pemerintah ingin memberi pesan bahwa kritik terhadap program tetap diterima, tetapi penghentian total bukan pilihan yang diambil saat ini. Program MBG akan tetap berjalan, sementara pembenahan dilakukan secara bertahap agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber: Tempo
