Kabar Morowali – Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Demokratik–Komite Kabupaten (GRD-KK) Morowali dan Komite Mahasiswa Kecamatan Bungku (KMKB) menggelar unjuk rasa di Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bungku, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (9/1/2026).
Aksi tersebut dipicu oleh keresahan warga terkait seringnya pemadaman listrik yang dinilai terjadi secara sewenang-wenang tanpa pemberitahuan resmi.
Massa menyoroti dampak pemadaman yang kerap terjadi pada jam-jam produktif. Hal ini dinilai merugikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menyebabkan kerusakan peralatan elektronik, hingga mengganggu aktivitas belajar anak-anak pada malam hari.
Menanggapi aksi tersebut, Manajer PLN ULP Bungku, Ika Pratiwi Ismail, S.H., menemui massa untuk memberikan klarifikasi. Ia membantah adanya kebijakan pemadaman bergilir di wilayah tersebut.
“Kami tegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pemadaman listrik bergilir, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan,” ujar Ika di hadapan massa aksi.
Faktor Alam
Ika menjelaskan, gangguan pasokan listrik yang terjadi belakangan ini bersifat insidentil dan tidak terencana. Menurut dia, penyebab utamanya adalah faktor alam yang tidak dapat diprediksi, seperti pohon tumbang dan sambaran petir yang mengenai jaringan listrik di sejumlah titik.
“Gangguan-gangguan ini bukan pemadaman bergilir, melainkan kondisi darurat akibat faktor alam,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ika memastikan bahwa secara teknis, sistem kelistrikan di wilayah kerja PLN ULP Bungku—mulai dari Desa Wata di Kecamatan Bungku Barat hingga Desa Bete-Bete—saat ini dalam kondisi normal dan andal.
Dalam kesempatan itu, pihak PLN juga menyosialisasikan mekanisme pelaporan gangguan. Ika mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kanal resmi agar keluhan dapat segera ditindaklanjuti petugas.
“Pelaporan gangguan listrik sebaiknya dilakukan melalui saluran resmi, seperti aplikasi PLN Mobile, layanan telepon 123, atau situs resmi www.pln.co.id,” tutur Ika.
